DUMAI (linekhatulistiwa) – Panitia pengurus Karang Taruna Daerah Kota Dumai mengadakan Acara Temu Karya Karang Taruna dan dalam bentuk pemilihan pemimpin Karang Taruna Kota Dumai periode 2022-2027.
Temu karya Karang Taruna Kota Dumai dalam bentuk sidang pemilihan pemimpin Kedepannya dilaksanakan di Gedung Sri Bunga Tanjung Jalan Putri Tujuh Kota Dumai, Rabu (8/1/2022).
Ketua Panitia acara Temu Karya Karang Taruna, Soni Hendrik berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah meluangkan tenaga dan waktunya sehingga acara kita ini bisa berjalan.
“Terima kasih kepada rekan panitia yang terlibat dalam acara ini, semoga kita bisa memilih pemimpin yang layak untuk memimpin Karang Taruna Kota Dumai kedepannya,”ujar Toni.
Tampak hadir dan mengikuti acara Temu Karya Karang Taruna Kota Dumai Tahun 2022 yakni, Polres Dumai yang diwakili Kasat Binmas Polres Dumai, Pengurus Karang Taruna Provinsi Riau, Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai, KNPI Dumai, Pejabat Pemerintah Kota Dumai dan lainnya.
Sementara itu, Walikota Dumai menyampaikan melalui Asistennya Yusrizal S.Sos., M.Si, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019, Karang Taruna Sebagai implementasi dari peraturan tersebut.
“yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda,”tandasnya.
Terpilihnya Darmen S.Sos secara aklamasi Dalam Sidang Temu Karya Karang Taruna kota Dumai 2022-2027, mengingat tiada calon kandidat yang di ajukan lagi.
Darmen S.Sos menyatakan siap bersedia memimpin Karang Taruna Kota Dumai kedepannya, saat di pertanyakan oleh pimpinan sidang.
“Saya besedia memimpin Karang Taruna Kota Dumai kedepannya,”ujar Darmen S.Sos.
Sementara itu, Sekretaris Karang Taruna Propinsi Riau, Rayyan Pribadi SH, dengan terpilihnya Ketua Karang Taruna Kota Dumai, berharap Karang Taruna sekarang harus diurus dengan benar dan harus dirangkul oleh Pemerintah, karena Karang Taruna tidak bisa dipisahkan dari Pemerintah.*(Do)